Jakarta, reporter.co.id - PDIP menegaskan dukungan perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun dengan maksimal dua periode jabatan. Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan ini sesuai dengan sikap politik PDIP pada Kongres V.
Hasto, PDIP menegaskan pentingnya membangun dari desa dan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan kemajuan, serta pusat kebudayaan, di mana tumbuh local wisdom hidup dan penuh dengan tradisi kehidupan gotong royong.
“Atas dasar hal tersebut, PDI Perjuangan menegaskan pentingnya stabilitas pemerintahan desa. Dengan perubahan periodisasi dari 18 tahun masa pemerintahan yang terbagi 6 tahun untuk 3 kali masa jabatan, maka perubahan menjadi 9 tahun untuk 2 kali masa jabatan," ujar Hasto, Jumat (27/1/2023).
Meskipun secara prinsip tidak ada perubahan masa jabatan 18 tahun, namun Hasto meyakini kualitas pemerintahan bisa ditingkatkan, dan stabilitas politik pun meningkat.
Ia mengungkapkan periodisasi masa jabatan kepala desa memang beberapa kali mengalami perubahan. Pada masa Bung Karno seumur hidup, sehingga dengan gagasan periodisasi 9 tahun hanya untuk dua kali masa jabatan, harus didukung dengan infrastruktur yang memastikan kualitas pemerintahan desa meningkat.
“Karena itulah sebagai konsekuensi periodisasi 9 tahun, PDI Perjuangan menetapkan adanya syarat penting bagi peningkatan kualitas kepala desa, yakni pentingnya Sekolah Kepemimpinan Kepala Desa," jelas Hasto.
Sekolah tersebut kata dia menjadi bagian dari fungsi Kemendagri dengan mengoptimalkan peran Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) guna menggembleng kepala desa terpilih tentang tata cara pemerintahan desa yang mendorong kemajuan desa dalam seluruh aspek kehidupan.
PDI Perjuangan disebutkan Hasto Kristiyanto percaya bahwa desa maju, Indonesia kuat dan berdaulat sebagaimana menjadi Tema Rakernas Partai pada tahun 2021 yang lalu.
(red.bs)
Social Header