Lamongan, reporter.com – Lantaran khawatir dengan nasib mereka, puluhan perwakilan tenaga honorer berduyun-duyun mendatangi Kantor Kepala Bagian Umum Pemkab Lamongan, Laili Indayati, pada Rabu (14/9/2022) hari ini.
Diketahui, hal itu merupakan buntut dari adanya keputusan pemerintah yang akan menghapus tenaga honorer. Tak hanya itu, puluhan tenaga kontrak ini juga merasa khawatir lantran NIK-nya tidak bisa masuk ke database atau tidak bisa diinput.
“Ada yang NIK-nya bisa masuk dan ada juga yang tidak, ” kata salah satu tenaga honorer yang tidak mau disebutkan namanya, saat menemui Kabag Umum, Rabu (14/9/2022).
Pihaknya menambahkan, para tenaga honorer ini sudah bekerja selama bertahun-tahun. “Kami ini ada yang posisi pekerjaannya sebagai sopir, tenaga kebersihan, serta bagian keamanan. Kalau saya sudah bekerja sejak 2018,” imbuhnya.
Dengan ditemuinya Kabag Umum, para tenaga honorer ini berharap, nantinya bisa mendapatkan kepastian untuk bisa masuk sebagai pegawai PPK.
Selama ini, puluhan tenaga honorer ini mengaku digaji melalui alokasi anggaran APBD, baik yang mengantongi SK dari Bupati maupun SK dari kantor setempat.
“Kami hanya ingin pimpinan kami (Kabag Umum) bisa memperjuangkan apa yang menjadi harapan para tenaga honorer. Kalau nanti tetap tidak bisa diinput berarti jelas tidak punya kesempatan untuk jadi pegawai PPK,” tandasnya.
Secara terpisah, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lamongan, Sugeng Widodo saat dikonfirmasi mengatakan bahwa nantinya Pemkab Lamongan akan berupaya untuk memberikan solusi yang terbaik bagi para pegawai honorer tersebut.
Sementara terkait adanya NIK yang tidak bisa diinput, Sugeng menduga, kemungkinan NIK yang bersangkutan belum diupdate.
“Bisa juga kemungkinan memasukkan angkanya keliru, atau kemungkinan besar belum diupdate,” jawab Sugeng. (red.hr)
Social Header