SURABAYA, reporter.web.id - Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), Endy Alim Abdi Nusa menegaskan bahwa hingga akhir tahun 2023, serapan anggaran belanja Pemprov Jatim udah mencapai 92 persen.
Bahkan, pihaknya optimis masih akan bertambah hingga tutup tahun 2023.
"Saat ini sudah 92 persen dan kami optimis akan lebih dari itu, karena ini kan masih akan direkap semua. Dan kami optimis serapan anggaran tahun ini akan lebih dari tahun lalu," tegas Endy pada Senin (1/1/2024).
Ia mengatakan, untuk pekerjaan dan proyek-proyek konstruksi sudah selesai. Meski ada beberapa proyek yang tak selesai dan rekanannya diputus kontrak, Endy mengatakan proyek gagal selesai tahun ini juga jauh lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya.
"Tahun ini hanya ada dua paket pengerjaan yang putus kontrak dan sudah saya terima datanya. Tapi sebenarnya tidak selesainya juga bukan karena rekanan bermasalah, melainkan ada hal-hal di luar prediksi di lapangan yang terjadi. Misalnya alat berat tidak bisa masuk, sehingga pengerjaan terhambat," tegasnya.
Endy menyebutkan proyek yang dimaksud, yaitu rumah sakit mata di Surabaya dan ada rumah sakit di Madura.
Proyek tak rampung, karena ada kendala teknis di lapangan yang harus merubah perencanaan.
Proyek yang tak selesai ini, akan serius dilakukan evaluasi oleh Pemprov Jatim. Sehingga diupayakan tidak ada terulang di tahun 2024 mendatang.
Lebih lanjut Endy menegaskan, bahwa serapan anggaran belanja Pemprov Jatim tahun ini terbilang cukup tinggi. Salah satunya karena ditunjang dengan adanya sistem e-katalog yang sudah aktif digunakan oleh Pemprov Jatim.
Di mana sistem e-katalog ini, mempermudah dan mempercepat pekerjaan konstruksi dan juga proses pengadaan barang dan jasa yang lain.
Bahkan, sistem e-katalog menjadikan sistem pengadaan barang dan jasa di Jatim juga lebih transparan, bersaing secara terbuka dan juga lebih akuntabel.
"Anggaran belanja dan serapan e-katalog kami sudah Rp 2,3 triliun. Ini capaian yang meningkatan jauh dari tahun 2022. Karena, tahun kemarin memang banyak yang belum masuk e-katalog. Tahun ini, alhamdulillah semua sudah maksimal. Bahkan kami terbaik ketiga nasional," tandas Endy.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bahwa Pemprov Jatim memang berkomitmen tinggi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dengan menyerap Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam belanja barang dan jasa pemerintah.
Per September 2023, nilai realiasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) yang dilakukan seluruh OPD di lingkungan Pemprov Jatim mencapai 79 persen.
"Per September 2023 realisasi transaksi belanja PDN yang dilakukan Pemprov Jatim melalui e-katalog sudah mencapai Rp 1,58 triliun. Alhamdulillah, realisasi belanja PDN di Jatim per September 2023 juga sudah mencapai 79 persen" katanya.
Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari berbagai upaya dan kolaborasi dalam mendorong penguatan di sisi hilir. Yang dilakukan melalui percepatan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bagi pelaku usaha industri di Jatim.
"Pada tahun 2023 ini tercatat sudah ada 763 perusahaan dan industri di Jatim yang telah memiliki sertifikat TKDN. Di mana saat ini terdapat 7.553 sertifikat TKDN yang masih berlaku. Pencapaian ini mencatatkan Jatim di posisi tiga tertinggi nasional," tegas Gubernur Khofifah.
Untuk bisa mendorong percepatan industri dalam negeri dan penggunaan produk dalam negeri, dipastikan Khofifah bahwa Pemprov Jatim tengah mempercepat proses pengadaan barang maupun jasa dalam negeri.
Di antaranya, melalui upaya pendampingan kepada UMKM untuk masuk dalam e-katalog, mendorong seluruh perangkat daerah untuk membelanjakan APBD untuk produk dalam negeri, serta melakukan percepatan sertifikasi TKDN pada pelaku industri khususnya UKM dan IKM.(red.al)
Social Header