MALANG, reporter.web.id - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyurati Kementerian Kesehatan RI meminta adanya penyesuaian reimburse atau penggantian biaya pasien BPJS Kesehatan. Hal itu diungkapkan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa pada Sabtu (11/11/2023) di RSUD Saiful Anwar (RSSA), Kota Malang. Saat ini, rumah sakit-rumah sakit milik Pemprov Jatim tengah berupaya meningkatkan kualitas layanannya sejak beberapa tahun terakhir. Tiga rumah sakit milik Pemprov Jatim yakni RSSA, RSUD Dr. Soetomo, RSUD dr. Soedono Madiun diharapkan bisa memberikan layanan kesehatan yang lebih komprehensif.
"Saya rasa tiga rumah sakit pemprov yang kita harapkan bisa memberikan layanan lebih komprehensif lagi, itu RSUD Dr. Soetomo, RSSA dan RSUD dr. Soedono Madiun, sama-sama bisa memberikan peningkatan kualitas layanan yang lebih baik lagi," kata Khofifah. Namun, rumah sakit milik Pemprov Jatim tetap hanya berstandar RSUD meskipun adanya peningkatan kualitas layanan. "Sementara sebagus apa pun alkes-nya, update dokternya profesional dan seterusnya, tetap saja standarnya di bawah rumah sakit nasional, rumah sakit nasional RSCM, yang RSUD Dr. Soetomo dan RSUD Saiful Anwar, jadi standarnya RSUD," kata dia. Pemprov Jatim menginginkan adanya penyesuaian atau keseimbangan antara layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit milik Pemprov Jatim dengan reimburse dari pasien BPJS.
"Maka yang kita inginkan adalah stratifikasi dari reimburse-nya BPJS itu, jadi kalau RSUD ya sebagus apapun alkes disini, pelayanan di sini, tingkat kepakaran disini, itu standarnya RSUD," kata dia. Dia juga menyampaikan, tim dari Kemenkes sudah meninjau salah satu rumah sakit milik Pemprov Jatim yakni RSUD Dr. Soetomo. Menurut dia, respons positif ditunjukkan dari pihak Kemenkes. "Tim dari Kemenkes sudah datang, ke RSUD Dr. Soetomo dan sudah melihat bagaimana layanan di RSUD Dr. Soetomo, alat-alatnya dan seterusnya, dan beliau surprise ternyata di sini sudah ada alat-alatnya seperti ini," kata Khofifah.(red.al)
Social Header