Jakarta, reporter.web.id - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menjawab Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PDIP Utut Adianto yang menanyakan apakah dirinya akan bersikap menentang presiden apabila diberi perintah yang melawan hukum. Laksamana Yudo meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak akan memberikan perintah yang melanggar hukum.
"Ya nggak mungkin lah Pak Presiden memerintahkan melanggar hukum, kan nggak mungkin," kata Laksamana Yudo usai rapat kerja bersama Komisi I DPR di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/2023).Laksamana Yudo justru heran apabila seorang presiden memberi perintah yang melawan hukum.
"Masak presiden memerintahkan melanggar hukum, ya nggaklah. Mana ada," katanya.
Diketahui, pertanyaan Utut itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama Panglima TNI Laksamana Yudo beserta 3 kepala staf. Utut mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) pengawasan netralitas TNI di Komisi I DPR.
Mulanya Utut menyinggung pimpinan tertinggi TNI ialah presiden. Utut menanyakan apakah Laksamana Yudo akan bersikap menentang presiden apabila diberi perintah yang melawan hukum.
"TNI selama ini netral. Panglima TNI bosnya siapa? Presiden. Presiden sebagai panglima tertinggi bilang A, sanggup nggak Bapak menolak? Kalau perintah itu melawan hukum? Pak KSAD sudah disuratin (dari Presiden kepada DPR) bakal jadi, menurut yang saya dengar, bakal jadi calon panglima," kata Utut.
"Bapak juga harus latihan, Bapak akan menjadi panglima di saat turbulensi. Hari-hari ini bukan hari-hari biasa, banyak anomali politik," sambungnya.
Utut kemudian mengusulkan pembentukan panja Netralitas TNI di Komisi I DPR.
"Ibu-bapak mohon izin kalau kita berkenan saya dari meja pimpinan, saya belum ngomong nih, kebeneran, Ibu Ketua, Pak Riefky (Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Demokrat Teuku Riefky Harsya), Pak Sugiono, kebeneran satu blok. Beliau (Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari) blok satu lagi, saya blok satu lagi," kata Utut.
"Tetapi kalau memang berkenan untuk menjaga marwah DPR, buatlah Panja Netralitas TNI. Jadi kita sembari di tengah kesibukan kita sebagai caleg kita membuat pengawasan," lanjut dia.(red.al)
Social Header