Menhan Prabowo Ungkap Belum Ada Rencana Tarik Pasukan PBB RI di Lebanon

 

Jakarta,  reporter.web.id    - Pasukan TNI dalam misi perdamaian PBB di Lebanon masih bertahan selama serangan Israel ke Gaza berlangsung. Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyebut belum ada rencana menarik pasukan perdamaian itu dari Lebanon.

"Sampai sekarang belum ada rencana menarik pasukan perdamaian kita yang ada di Lebanon," kata Prabowo dalam konferensi pers acara The 17th ASEAN Defence Minister's Meeting (ADMM) and The 10th ASEAN Defence Minister's Meeting Plus 2023 di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (16/11/2023).

Prabowo mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan Dewan Keamanan PBB dan negara-negara terkait untuk memantau perkembangan situasi yang terjadi di Gaza.

"Kita koordinasi terus sama PBB, Dewan Keamanan, dan negara yang berhubungan di situ," katanya.

Prabowo, yang merupakan ketua atau tuan rumah ADMM mewakili RI, turut menyampaikan rasa prihatin atas situasi yang terjadi di Gaza. Dia menegaskan negara-negara ASEAN mendesak agar kekerasan di Gaza segera dihentikan.

"Saya kira itu, juga pertemuan saya sebagai ketua sekaligus sebagai wakil dari Indonesia juga beberapa negara, antara lain Malaysia juga menyampaikan rasa prihatin kita atas kejadian di Gaza. Kita mendorong semua usaha untuk segera menghentikan kekerasan di situ," ujar Prabowo.

Prabowo juga meminta semua negara berkomitmen menghentikan kekerasan terjadi dengan menggunakan pengaruhnya masing-masing. Dia juga mendesak dihentikannya warga sipil tak bersenjata menjadi sasaran penyerangan.

"Dan kita minta semua negara-negara yang punya pengaruh untuk menggunakan pengaruhnya mendorong untuk segera menghentikan aksi-aksi terhadap rakyat yang tidak berdosa, terhadap kelompok sipil yang tidak bersenjata, non-kombatan, perempuan, anak-anak, dan semua infrastruktur, dan instalasi sipil agar dilindungi dan tidak boleh menjadi sasaran perang," ujar dia.

Prabowo mengatakan forum pertemuan ADMM yang melibatkan para menhan se-ASEAN ini juga telah menyepakati sikap tersebut.

"Ini sesuai dengan hukum internasional, hukum militer. Itu yang kita sampaikan dan kita juga membuat pernyataan dari ketua yang disetujui oleh semua delegasi ADMM dan itu pernyataannya akan kita edarkan," kata Prabowo.(red.al)