Dirut BPJS Kesehatan Ungkap Modal Utama Peningkatan Akses-Mutu Layanan

Jakarta, reporter.web.id -  Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kondisi keuangan yang sehat memiliki peran penting bagi perekonomian nasional. Hal ini kemudian ikut berdampak pada berbagai sektor lainnya, termasuk kesehatan

Pandemi COVID-19 diakuinya memberikan pukulan besar bagi Indonesia. Tak hanya mengancam kesehatan, tapi juga berdampak kepada sektor sosial, ekonomi hingga keuangan. Karena itu perlu upaya untuk mengatasi hal tersebut.

"Beralihnya pandemi ke endemi bukan berarti persoalannya berakhir. Meski kini sudah menjadi endemi, yang harus dilihat adalah apa yang akan terjadi ke depan dan memberikan dampak bagi kesehatan masyarakat," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/10/2023).

Sri Mulyani menyoroti sektor kesehatan di Indonesia. Dia pun mendorong transformasi sistem kesehatan seperti yang digaungkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Sri Mulyani juga menilai RI perlu mencontoh negara lain dalam melaksanakan transformasi kesehatan nasional.

"Kita tidak boleh menutup diri dan perlu belajar dengan membandingkan dengan negara lain menyangkut sistem kesehatan di Indonesia. Dengan demikian, nantinya upaya tersebut bisa menguatkan sistem layanan di puskesmas, rumah sakit daerah maupun pusat," jelasnya.

Untuk itu, kata dia, pada tahun 2024 sektor kesehatan akan tetap menjadi prioritas. Di samping itu, Sri Mulyani juga mengapresiasi kinerja seluruh asosiasi yang bergerak di bidang kesehatan dalam menghadapi pandemi dan memperbaiki sistem kesehatan RI.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menyebut kondisi Dana Jaminan Sosial (DJS) yang sehat menjadi modal utama BPJS Kesehatan dalam mendorong transformasi mutu layanan. Menurutnya, saat ini pengelolaan DJS Kesehatan telah mencapai titik optimal.

Lebih lanjut dia menjelaskan hasil investasi DJS Kesehatan terus tumbuh. Tercatat pada 2022 lalu, hasil investasi mencapai Rp 2,89 triliun atau meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1,42 triliun di 2021. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa strategi penempatan DJS Kesehatan dalam instrumen investasi yang aman telah membuahkan hasil yang signifikan.

Surplus aset DJS juga turut dimanfaatkan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan. Upaya ini mencakup perluasan skrining penyakit, peningkatan upaya promotif dan preventif, serta peningkatan fasilitas kesehatan melalui kerja sama dan peningkatan kapasitas faskes.
"Saat ini, BPJS Kesehatan tengah menggaungkan transformasi mutu layanan. Ini kita lakukan agar pelayanan di fasilitas kesehatan bisa mudah, cepat dan setara. Harapannya, upaya ini juga didukung oleh seluruh fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit," kata Ghufron.

Dia menuturkan kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit saat ini sudah terjalin sangat baik. Adapun salah satu poin kerja sama yang tertuang dalam perjanjian kerja sama mengutamakan kemudahan akses bagi peserta.

Selain itu, berbagai inovasi layanan juga dihadirkan yang bisa dimanfaatkan peserta dalam mengakses layanan kesehatan. Kini, peserta sudah bisa mengakses layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Terbaru, BPJS Kesehatan menghadirkan inovasi berbasis digital melalui i-Care JKN.

Dia mengklaim kehadiran sistem ini mempermudah petugas medis untuk melacak riwayat pelayanan kesehatan peserta dalam satu tahun terakhir. Tak hanya memfasilitasi komunikasi antar dokter, menurutnya sistem ini juga membantu penyedia layanan kesehatan untuk memberikan perawatan yang lebih komprehensif kepada peserta.

"Dengan strategi ini, BPJS Kesehatan terus berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Transformasi mutu layanan dan pemanfaatan teknologi adalah langkah progresif dalam memajukan sistem kesehatan nasional," sebut Ghufron.

(red.NR)