reporter.web.id – Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, berbagai kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengarah pada konsep pembangunan pendidikan.
Wali Kota Depok yang kerap disapa Kiai Idris tersebut mengungkapkan konsep pembangunan pendidikan di Kota Depok saat wawancara dengan stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI) Jawa Barat (Jabar) via Zoom Meeting, Senin (25/09/2023).
“Pertama, perlu kami tegaskan, seluruh pembangunan dan fungsi-fungsi pemerintah, pemberdayaan dan pelayanan, kita arahkan pada pencapaian visi Kota Depok yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta kita sesuaikan dengan kebijakan pembangunan dari tingkat pusat, provinsi, dan juga capaian dari Sustainable Development Goals (SDGs),” tuturnya dalam wawancara tersebut.
Kemudian, terkait dengan persoalan pendidikan, terdapat 10 program prioritas pembangunan yang dilakukan Pemkot Depok, yang di antaranya, peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur sebagai fasilitas pelayanan atau pembangunan di bidang pendidikan, baik dalam pembangunan gedung sekolah baru maupun renovasi atau rehabilitasi dan penambahan ruang kelas baru,” terangnya.
Lanjut Kiai Idris, pihaknya juga mengalokasikan anggaran pemeliharaan bagi sekolah-sekolah yang membutuhkan renovasi atau hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan.
“Tahun ini kami cukup banyak melakukan untuk pembangunan awal, dari Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri,” ujarnya.
“Ada tiga atau empat SMP Negeri yang kita bangun, SD juga demikian,” ungkapnya.
“Rehabilitasi ada dua SMP dan satu SD, dan ada perencanaan untuk SMP Negeri di Cilodong, Sukmajaya, dan Cinere,” sambung Kiai Idris.
Untuk anggaran pendidikan di Kota Depok, ucap Kiai Idris, sudah melebihi dari target nasional. Anggaran pendidikan yang dialokasikan sebesar 25,01 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 sebesar Rp 3,8 Triliun.
“Rinciannya, urusan bidang pendidikan Rp 811 Miliar, belanja bidang kebudayaan Rp 2,7 Miliar, belanja urusan perpustakaan Rp 14 Miliar, belanja urusan bidang kepemudaan dan olahraga Rp 110 Miliar dan pembangunan gedung pendidikan Rp 110 Miliar,” paparnya.
Selain itu, tutur Kiai Idris, terkait peningkatan kualitas guru, pihaknya sudah melaksanakan kebijakan tentang pembangunan dan peningkatan kualitas pengajar, melalui pemberian insentif kepada guru honorer negeri dan swasta pada SD dan SMP, termasuk, pelatihan-pelatihan.
Misalnya, kegiatan pendidikan anak usia dini, kegiatan pendidikan sekolah dasar dengan memberikan penghargaan, pelatihan bagi guru sekolah ramah anak, bimtek calon guru penggerak, workshop, dan juga evaluasi pelaksanaan kurikulum merdeka.
“Kegiatan pendidikan SMP juga ada pelatihan pengembangan karakter, pelatihan Management Berbasis Sekolah (MBS), pemilihan guru dan kepala sekolah inspiratif, pelatihan konvensi hak anak, pelatihan sekolah ramah anak, dan evaluasi sekolah sehat,” katanya.
“Ini di antara beberapa kegiatan yang sudah dijalankan, ke depan akan kita tambahkan untuk anggaran peningkatan kualitas guru atau pengajar,” tambahnya.
Berikutnya, Pemkot Depok juga memberikan insentif bagi guru honorer di sekolah negeri dan swasta setiap bulan. Rinciannya, guru SDN 3.790 orang, guru SD/MTs 1.596 orang, guru SMP/MTs swasta 3.269 orang, guru SMP 543 orang, guru PAUD swasta 5.828 orang, guru kesetaraan 471 orang.
“Total anggaran untuk mereka sudah mencapai Rp 99 Miliar,” bebernya.
Selain itu juga, Kiai Idris menjelaskan terkait Angka Partisipasi Kasar (APK) masyarakat yang bersekolah. Menurutnya, untuk capaian APK SD, MI, SDLB dan paket A sebesar 104,61 persen.
“Sementara APK SMP, MTs, dan SMPLB dan paket B tahun 2022, capaiannya sebesar 94,06 persen. Jadi, memang belum 100 persen, karena banyak warga Depok yang masih menyekolahkan anak-anaknya ke wilayah-wilayah di Jawa Barat, khususnya ke pondok pesantren, sehingga dihitungnya di wilayah setempat dan bukan di Depok,” paparnya.
Tak hanya itu, Pemkot Depok juga menggagas program Kartu Depok Sejahtera (KDS) bagi siswa kurang mampu yang putus sekolah. Pada tahun 2022, terdapat sebanyak 6.380 siswa penerima KDS, dengan masing-masing mendapat bantuan sebesar Rp 3 Juta per tahun.
“Kepada warga yang memang unsur perekonomiannya terbatas atau tidak mampu, atau ada pak RT atau siapapun yang punya tetangga yang tidak mampu sehingga putus sekolah, segera melaporkan ke kelurahan untuk mendapatkan KDS,” pesannya.
Kiai Idris pun memberikan imbauan kepada sekolah swasta yang mempunyai kemampuan luar biasa agar menerima siswa kurang mampu dan mereka bisa melakukan subsidi silang. Lalu, bagi masyarakat yang mampu membayar SPP lebih besar agar menjadi bapak asuh ataupun membiayai siswa kurang mampu.
“Kalau sekolah swasta menerima siswa miskin, kami akan hitung berapa orang yang ada di sekolah itu, dan kami akan alokasikan dari APBD kalau memang tidak ada subsidi dari orang tua yang ada di sekolah tersebut,” tutupnya. (JD 12/ED01).
Social Header