Bojonegoro, reporter.web.id – Tidak dapat dipungkiri sejak awal terpilihnya Bupati Bojonegoro periode 2018 -2023, Kabupaten Bojonegoro seakan berada dalam cengkeraman Kekuasaan.
Alih alih mendapatkan pemimpin yang amanah, yang ngayomi dan ngopeni seperti tagline kampanyenya, Ana Muawanah justru lebih menunjukkan tajinya sebagai penguasa.
Sinyalemen ambisi untuk mendominasi urusan pemerintahan itu jelas terbaca dari retaknya hubungan dengan wakil bupatinya, Budi Irawanto.
Padahal antara Bupati dan Wakil Bupati adalah satu paket pasangan yang harus dipilih rakyat. Bisa jadi keterpilihan seseorang sebagai bupati karena elektabilitas wakilnya lebih tinggi atau sebaliknya.
Namun apa lacur yang didapat rakyat Bojonegoro, bukanya merasakan ketenangan dan harmonisasi dalam tata pemerintahan, tapi malah diberi tontonan “ketidakberadaban” pemimpin, yang tentu saja itu berdampak pada hubungan sosial masyarakat.
Tidak sedikit kalangan masyarakat bawah terbelah, ada yang membela bupati, pun juga ada yang mendukung wakil bupati. Hal itu tentu bisa dipahami, karena pada saat pilkada rakyat bawah sudah terjalin ikatan psikologis.
Bupati dan Wakil Bupati hanyalah pegawai kontrak.
Meski tidak disebutkan secara gamblang, jabatan sebagai bupati dan wakil Bupati hanyalah pegawai kontrak. Pasangan ini dikontrak oleh rakyat melalui outsourcing yang bernama partai politik untuk ditawarkan kepada rakyat. Sebelum pasangan ini ditawarkan kepada rakyat, pasangan bupati dan wakil bupati harus mengajukan proposal berupa visi misi ketika mereka terpilih nanti.
Nah, ternyata proposal Anna – Wawan yang bertagline Ngayomi dan Ngopeni ditambah berbagai souvernir berupa kartu kartu, mampu memikat hati rakyat untuk memilih pasangan ini. Dan akhirnya Anna-Wawan menandatangani kontrak kerja di hadapan gubernur Soekarwo, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada hari Senin tanggal 24 September 2018.
(Soekarwo juga tenaga kontrak tingkat provinsi- saat ini masa kontraknya sudah habis dan digantikan Khofifah Indar Parawansa)
Setelah tahun pertama dilantik dan memasuki tahun keempat menjalani kontrak kerja sebagai bupati, Anna Muawanah lebih banyak mempraktekkan cara cara kekuasaan ketimbang pemimpin yang solutif dan akomodatif.
Secara teoritis, kekuasaan dapat dipahami sebagai kemampuan memaksa seseorang melakukan sesuatu untuk mengikuti perintah atau keinginan seseorang yang secara strata lebih tinggi kedudukannya.
Penggunaan kekuasaan biasanya merupakan tindakan membebankan pada pihak lain atau mengancam akan melakukan hal tertentu, baik melalui tindakan agresi atau menahan manfaat yang diperoleh dari suatu hubungan.
Sikap berkuasa ini jelas jelas dipertontonkan oleh Anna Muawanah di akhir menjelang habisnya kontrak kerja sebagai bupati Bojonegoro.
Ia dengan kekuasaan yang dijamin undang undang dengan seenaknya melakukan mutasi jabatan. Bahkan dikalangan masyarakat muncul sindiran, selain ada Jum’at berkah, di Bojonegoro juga ada Jum’at musibah bagi pejabat yang “tidak disukai” oleh bupati. Anekdot itu muncul karena Anna Muawanah melakukan mutasi setia hari Jumat. (mungkin setelah malanya makan kembang tuju rupa..hhhh)
Melihat perilaku pegawai kontrak seperti itu, saat ini keputusan ada di tangan rakyat Bojonegoro. Apakah akan memberi kesempatan kepada Anna Muawanah untuk melanjutkan kontrak kerja sebagai bupati pada periode selanjutnya atau menyudahinya sampai di sini saja, semua terserah Rakyat Bojonegoro.(read.al)
Social Header