JAKARTA, reporter.web.id - Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP BRIN) Firman Noor heran dengan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memaparkan mempunyai data intelijen terkait kondisi internal dan agenda partai politik (parpol). Firman membandingkannya dengan skandal penyadapan dan spionase terhadap Partai Demokrat Amerika Serikat atau Watergate pada 1972 sampai 1974, yang berujung pada pengunduran diri Presiden Richard Nixon yang nyaris dimakzulkan. "Di Indonesia justru sebaliknya, sangat terlihat bebas saja menyampaikan situasi yang ada dengan satu ekspresi yang santai, padahal substansinya ini sangat berat di dalam pengertian tidak sejalan dengan prinsip demokrasi," kata Firman seperti dikutip dari streaming webinar BRIN di YouTube, Minggu (24/9/2023). Firman mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi bisa ditafsirkan sebagai sebuah peringatan kepada seluruh parpol supaya tidak macam-macam menjelang Pemilu 2024.
Menurut Firman, dampak dari pernyataan Jokowi adalah berpotensi menebar ketakutan secara politik (politic of fear) terhadap pihak-pihak atau kelompok yang tidak sejalan dengan pandangannya. "Presiden ingin memperlihatkan bahwa dia cukup powerfull, bahwa dia bisa memahami sesuatu yang ada di sekitar Anda tanpa Anda sadari, dan Anda dengan demikian ke depannya harus hati-hati, atau Anda akan mendapati situasi yg mungkin tidak Anda inginkan," ucap Firman. Firman juga menilai dengan menyampaikan pernyataan itu Jokowi sebenarnya sudah melanggar prinsip demokrasi atau bersikap 'terlalu jauh ke dalam' (in too deep) sampai mengetahui dinamika internal partai politik. Dari pernyataan itu, kata Firman, memperlihatkan peluang Jokowi buat melakukan intervensi dalam persoalan politik menjelang Pemilu dan Pilpres 2024 sudah sangat terbuka. "Selangkah lagi, atau bahkan setengah langkah lagi artinya sudah sangat terbuka peluang intervensi secara tidak langsung yang secara nyata dilakukan oleh presiden dalam mengintrusi partai-partai politik," ucap Firman. Firman mengatakan, pernyataan Jokowi memperlihatkan potensi gangguan terhadap Pemilu dan Pilpres di masa mendatang akan bertambah dengan aksi-aksi intervensi dari lembaga intelijen yang dikerahkan.Sebab menurut Firman, selama ini gangguan Pemilu yang kerap terjadi seputar politik uang, rendahnya partisipasi politik masyarakat, pengaruh oligarki, dan lainnya. Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi menyatakan mengetahui arah agenda politik dari setiap parpol menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu (16/9/2023) pekan lalu. "Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi. Jokowi tidak membeberkan informasi apa yang ia ketahui dari partai-partai politik itu. Ia hanya menjelaskan informasi itu ia dapat dari aparat intelijen yang berada di bawah kendalinya, baik itu Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, maupun Badan Intelijen Strategis (BAIS) Tentara Nasional Indonesia (TNI).
"Dan informasi-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada, dan itu hanya miliknya presiden karena dia langsung ke saya," ujar Jokowi.(read.al)
Social Header