DIY Yogyakarta, reporter.com - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Daerah Istimewa Jogjakarta membantah informasi yang beredar terkait rencana pengiriman 6.000 transmigran ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).
Kepala Bidang Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans DI Jogjakarta Elly Supriyanti menjelaskan, 6.823 jiwa dimaksud adalah akumulasi peserta program transmigrasi Jogjakarta sejak 2008 hingga 2022.
”Itu sebenarnya yang sudah ditempatkan selama 15 tahun terakhir dan bukan hanya di Kalimantan,” kata Elly seperti dilansir dari Antara.
Menurut Elly, pemerintah pusat memiliki wacana untuk mengembangkan ketahanan pangan melalui program transmigrasi di kawasan penyangga IKN Nusantara.
”Jadi wacana itu di kawasan penyangga IKN, bukan di IKN-nya,” ucap Elly Supriyanti.
Apabila wacana tersebut pada akhirnya direalisasikan pemerintah pusat, menurut dia, Pemda Jogjakarta siap mendukung dengan menyiapkan SDM calon transmigran sesuai alokasi yang ditentukan demi mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Disnakertrans Jogjakarta pun telah menyiapkan anggaran untuk mendukung kesiapan calon transmigran baru ke berbagai daerah.
”Soal alokasi penempatan Jogjakarta dapat berapa KK (kepala keluarga) itu kan kebijakan pusat,” tutur Elly Supriyanti.
Elly menyebutkan, pada 2023 Jogjakarta hanya mendapat alokasi transmigrasi sebanyak 20 kepala keluarga (KK) dengan penempatan paling banyak di Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Belum ada yang di kawasan penyangga IKN.
”Pada 2022 kita mendapat alokasi 51 KK dan sekarang menjadi 20 KK,” terang Elly Supriyanti.
Jumlah alokasi transmigrasi reguler untuk Jogjakarta, disebutkan Elly, mengalami tren penurunan setiap tahun. Berdasar data animo yang mendaftar di kabupaten/kota pada tahun ini telah tercatat sebanyak 311 KK.
”Sejauh ini paling banyak yang mendaftar dari Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Sleman,” tutur Elly Supriyanti.
(Red*Tim)
Social Header