MAGELANG,Reporter.com (22/12/2022) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magelang akan melakukan upaya pencegahan pelanggaran maksimal jelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pada 2024. Mengingat hasil pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), Kabupaten Magelang masuk kategori rawan tinggi.
Untuk diketahui, Bawaslu RI merilis IKP secara nasional pada 16 Desember lalu di Redtop Hotel, Jakarta. Proses penyusunan IKP ini dilakukan secara nasional tiap provinsi, dan kabupaten/kota di Indonesia sejak Agustus lalu.
Konstruksi penyusunan IKP Pemilu 2024 ini menggunakan empat dimensi, 12 subdimensi, dan 61 indikator. Empat dimensi itu meliputi, konteks sosial politik, penyelengaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi.
Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Magelang Sumarni Aini Ch menjelaskan, dari hasil IKP yang diumumkan Bawaslu RI, Kabupaten Magelang masuk dalam daftar kategori rawan tinggi. Secara nasional, terdapat 85 kabupaten/kota dengan tingkat kerawanan tinggi. Kabupaten Magelang masuk pada urutan nomor 60 dengan indeks 54,25. “Pada saat kami melakukan asesmen, dari empat dimensi di Kabupaten Magelang memang di aspek kontestasi ada beberapa indikator pernah terjadi,” jelas Aini, kemarin (21/12).
Merujuk hasil temuan dan riset dari hasil IKP Pemilu serentak pada 2024, kata dia, Bawaslu mencatat sejumlah isu strategis. Yang harus menjadi perhatian bersama, terutama oleh penyelenggara. Hal ini sebagai upaya membawa proses pelaksanaan Pemilu 2024 yang lebih terbuka, jujur, dan adil.
Menurutnya, netralitas penyelenggara Pemilu harus dijaga, dirawat, dan dikuatkan. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus merawat harapan publik akan proses Pemilu yang lebih kredibel dan akuntabel.
Aini menambahkan, polemik proses verifikasi faktual partai politik (parpol) yang diwarnai oleh ketegangan di internal penyelenggara Pemilu, menjadi pengalaman penting bagi penyelenggara Pemilu. Terutama terkait urgensi menjaga netralitas dan profesionalitas penyelenggara Pemilu.
Dia menyebut, pelaksanaan tahapan Pemilu di Daerah Otonomi Baru di wilayah Papua dan Papua Barat harus menjadi perhatian khusus. Terutama soal kesiapan wilayah baru tersebut dalam mengikuti ritme dari tahapan pemilu yang sudah berjalan.
Kemudian, dia menilai, potensi polarisasi di masyarakat masih kental. Khususnya terkait dukungan politik tetap harus menjadi perhatian untuk menjaga kondusifitas dan stabilitas selama tahapan Pemilu berjalan.
Intensitas penggunaan media sosial yang makin meningkat, lanjut dia, tentu membutuhkan langkah-langkah mitigasi secara khusus. “Untuk mengurangi dampak politik dan kerawanan yang terjadi dari dinamika politik di dunia digital,” katanya.
Tak hanya itu, kata Aini, pemenuhan hak memilih dan dipilih tetap harus dijamin sebagai bagian dari upaya melayani hak-hak warga negara, terutama dari kalangan perempuan dan kelompok rentan,” katanya.
Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang Muhammad Habib Shaleh menambahkan, pihaknya akan memaksimalkan kerja sama dengan para pihak. Yakni penyelenggara pemilu, pemerintah kabupaten, peserta pemilu, Polri, TNI, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta segenap masyarakat.
Sebenarnya, kata dia, upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Magelang dari tiap pemilihan dan Pemilu sudah maksimal. “Dengan berbagai inovasi yang kita kembangkan. Namun, kita tetap harus kerja keras dan bersinergi dengan semua elemen,” bebernya.
Meski begitu, karena wilayahnya masuk kategori rawan tinggi, berbagai strategi akan dilakukan. Ragam inovasi yang sudah dilakukan bakal dipertahankan dan memperkokoh kerja sama antarlembaga dan penguatan tenaga pengawasan hingga tingkat TPS.
Dia pun memahami, hampanggaran. “Maka, upaya pencegahan akan kita lakukan di semua lini tahapan Pemilu. Sehingga indeks rawan tersebut bisa ditekan,” imbuhnya.
(hum.ry)
Social Header