Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat meninjau dampak banjir di Trenggalek, sejumlah wilayah yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor rata-rata memiliki problem kerusakan lingkungan. Kondisi tersebut mengakibatkan dampak bencana semakin parah.
"Problem utamanya (bencana) memang kita ketahui bersama dengan perkembangan populasi yang meningkat, kemudian juga eksploitasi sumber daya alam, daya dukung alam terhadap hujan juga sudah berkurang," kata Suharyanto kepada wartawan, Kamis (20/10/2022).
Menurutnya problem lingkungan tersebut seharusnya dapat diminimalisir dengan sistem kerja sama lintas sektor.
Dari catatan BNPB selama 20 hari terakhir telah terjadi 227 kejadian bencana alam hidrometeorologi. 33 korban meninggal dunia akibat bencana tersebut.
Sementara itu Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin mengaku akan segera melakukan evaluasi dengan seluruh pemangku wilayah kehutanan maupun sungai.
"Kami akan duduk bareng bersama Jasa Tirta, Perhutani, karena air dari langit itu harus ditampung dengan baik, dengan cara apa, ya tumbuhan-tumbuhan itu harus ada," kata Arifin.
Pihaknya juga akan mengevaluasi kondisi hutan di wilayah hulu hingga hilir. Koordinasi lintas sektor tersebut juga akan membahas program normalisasi sungai yang melintas di dalam kota.
"Normalisasi sungai sering kali terkendala oleh kewenangan, karena tidak semua kewenangan dari pemerintah kabupaten, ada yang kewenangan Jasa Tirta, ada juga yang kewenangan BBWS," imbuhnya.(red.dn)
"Problem utamanya (bencana) memang kita ketahui bersama dengan perkembangan populasi yang meningkat, kemudian juga eksploitasi sumber daya alam, daya dukung alam terhadap hujan juga sudah berkurang," kata Suharyanto kepada wartawan, Kamis (20/10/2022).
Menurutnya problem lingkungan tersebut seharusnya dapat diminimalisir dengan sistem kerja sama lintas sektor.
Dari catatan BNPB selama 20 hari terakhir telah terjadi 227 kejadian bencana alam hidrometeorologi. 33 korban meninggal dunia akibat bencana tersebut.
Sementara itu Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin mengaku akan segera melakukan evaluasi dengan seluruh pemangku wilayah kehutanan maupun sungai.
"Kami akan duduk bareng bersama Jasa Tirta, Perhutani, karena air dari langit itu harus ditampung dengan baik, dengan cara apa, ya tumbuhan-tumbuhan itu harus ada," kata Arifin.
Pihaknya juga akan mengevaluasi kondisi hutan di wilayah hulu hingga hilir. Koordinasi lintas sektor tersebut juga akan membahas program normalisasi sungai yang melintas di dalam kota.
"Normalisasi sungai sering kali terkendala oleh kewenangan, karena tidak semua kewenangan dari pemerintah kabupaten, ada yang kewenangan Jasa Tirta, ada juga yang kewenangan BBWS," imbuhnya.(red.dn)
Social Header