Jakarta, reporter.web.id - Setelah memperbaiki tata kelolanya, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengaktifkan kembali secara formal lokasi-lokasi base transceiver station (BTS) 4G Tahap 1.
Pembangunan BTS 4G itu dilakukan di wilayah tertinggal, terpencil dan terluar (3T). Sebelumnya, proyek infrastruktur telekomunikasi tersebut terkendala kasus hukum yang membuat pengoperasiannya tertunda.
"Sejumlah 2.919 lokasi akan mulai menerima layanan sinyal seluler. Nanti bertahap sampai sekitar 4.500-an lokasi," ujar Direktur Utama Bakti Fadhilah Mathar.
Hal itu terjadi usai dilakukannya kontrak Operation and Maintenance (OM) yang telah ditandatangani oleh Bakti Kominfo disaksikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Sabtu (1/12/2023).
Kontrak OM yang ditandantangani ini adalah kontrak untuk melanjutkan pengoperasian BTS 4G yang telah dibangun dan menjadi aset Badan Layanan Umum (BLU) Bakti. Dari pihak Bakti, penandatanganan diwakili oleh Direktur Utama Bakti Fadhilah Mathar.
Untuk konsorsium Paket 1 dan 2, Kemitraan Fiberhome, Telkominfra, dan MTD, penandatanganan diwakili oleh Deng Mingsong. Untuk konsorsium Paket 3, Kemitraan Lintasarta, Huawei, dan Sei diwakili oleh Ginandjar Alibasjah. Sedangkan untuk konsorsium Paket 4 dan 5, Kemitraan IBS dan ZTE Indonesia diwakili oleh Makmur Jaury.
Fadhilah mengungkapkan penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap proyek BTS 4G Bakti, tidak berakhir di proses peradilan. Tetapi, demi inklusi digital masyarakat di 3T, Kejagung juga melakukan pendampingan dalam penyelesaian proyek ini agar taat hukum dan bebas penyimpangan.
"Semua itikad baik ini diejawantahkan oleh Bakti Kominfo melalui penandatanganan kontrak layanan seluler 4G bagi masyarakat di desa 3T secara bertahap," kata Dirut Bakti.
Menkominfo yang menyaksikan penandatangan BTS 4G ini, mengutip arahan Presiden Joko Widodo pada penyerahan DIPA Kementerian TA 2024, mengatakan bahwa pemanfaatan rupiah harus fokus pada hasil.
"Prosedur itu wajib, tapi orientasinya pada hasil, dan yang paling penting bermanfaat maksimal bagi rakyat," ucapnya.
Budi juga mengapresiasi kinerja Satgas Bakti Kominfo yang mampu memberikan solusi-solusi cepat dan komprehensif untuk persoalan-persoalan yang dihadapi Bakti di lapangan.
Sementara itu ditempat terpisah, Ketua Satgas Bakti Kominfo, Sarwoto Atmosutarno, mengatakan bahwa penyelesaian Proyek BTS 4G adalah suatu tugas mulia dan tidak mudah, namun dengan itikad baik dan untuk kepentingan yang lebih luas.
Sebagai informasi, Satgas Bakti Kominfo dibentuk untuk mengawal kelanjutan pembangunan BTS 4G. Satgas ini terdiri dari unsur Kejagung, Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Kominfo, dan industri.
"Anggota Satgas bersinergi untuk melakukan debottlenecking agar masyarakat di desa 3T dapat segera memanfaatkan sinyal seluler yang disediakan Bakti.(red.al)
Kontrak OM yang ditandantangani ini adalah kontrak untuk melanjutkan pengoperasian BTS 4G yang telah dibangun dan menjadi aset Badan Layanan Umum (BLU) Bakti. Dari pihak Bakti, penandatanganan diwakili oleh Direktur Utama Bakti Fadhilah Mathar.
Untuk konsorsium Paket 1 dan 2, Kemitraan Fiberhome, Telkominfra, dan MTD, penandatanganan diwakili oleh Deng Mingsong. Untuk konsorsium Paket 3, Kemitraan Lintasarta, Huawei, dan Sei diwakili oleh Ginandjar Alibasjah. Sedangkan untuk konsorsium Paket 4 dan 5, Kemitraan IBS dan ZTE Indonesia diwakili oleh Makmur Jaury.
Fadhilah mengungkapkan penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap proyek BTS 4G Bakti, tidak berakhir di proses peradilan. Tetapi, demi inklusi digital masyarakat di 3T, Kejagung juga melakukan pendampingan dalam penyelesaian proyek ini agar taat hukum dan bebas penyimpangan.
"Semua itikad baik ini diejawantahkan oleh Bakti Kominfo melalui penandatanganan kontrak layanan seluler 4G bagi masyarakat di desa 3T secara bertahap," kata Dirut Bakti.
Menkominfo yang menyaksikan penandatangan BTS 4G ini, mengutip arahan Presiden Joko Widodo pada penyerahan DIPA Kementerian TA 2024, mengatakan bahwa pemanfaatan rupiah harus fokus pada hasil.
"Prosedur itu wajib, tapi orientasinya pada hasil, dan yang paling penting bermanfaat maksimal bagi rakyat," ucapnya.
Budi juga mengapresiasi kinerja Satgas Bakti Kominfo yang mampu memberikan solusi-solusi cepat dan komprehensif untuk persoalan-persoalan yang dihadapi Bakti di lapangan.
Sementara itu ditempat terpisah, Ketua Satgas Bakti Kominfo, Sarwoto Atmosutarno, mengatakan bahwa penyelesaian Proyek BTS 4G adalah suatu tugas mulia dan tidak mudah, namun dengan itikad baik dan untuk kepentingan yang lebih luas.
Sebagai informasi, Satgas Bakti Kominfo dibentuk untuk mengawal kelanjutan pembangunan BTS 4G. Satgas ini terdiri dari unsur Kejagung, Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Kominfo, dan industri.
"Anggota Satgas bersinergi untuk melakukan debottlenecking agar masyarakat di desa 3T dapat segera memanfaatkan sinyal seluler yang disediakan Bakti.(red.al)
Social Header