Jakarta, reporter.web.id - Wakil Menteri Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengungkapkan Satelit Republik Indonesia atau Satria-1 akan beroperasi pada Desember 2023 dan melayani di awal 2024.
Satria-1 yang memiliki kapasitas 150 Gbps itu pemanfaatannya akan dilakukan secara bertahap."Nanti (digunakan) 40 Gbps yang akan dimaksimalkan untuk 10 ribu titik yang sedang disiapkan," ujar Nezar ditemui Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Untuk aksi perdana layanan berbasis layanan internet milik pemerintah itu ditargetkan menyasar empat sektor, yaitu pendidikan, kesehatan, pemerintah desa, hingga pertahanan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Adapun, Satria-1 ini akan menghadirkan layanan internet di sekitar 37 ribu sampai 50 ribu titik di pelosok tanah air. Setelahnya, Kominfo akan makin mengoptimalkannya dengan adanya Satria-2 di masa mendatang.
"Karena jumlah 150 Gbps ini kalau dibagi 50 ribu kan cuma dapat 3 Mbps per satu titiknya, itu 3 Mbps itu agak belum mencukupi di daerah komersial, tapi di daerah 3T, dengan 3 Mbps itu di daerah cukup untuk berkomunikasi dan hal-hal penting daerah ya itu," jelasnya.
Kini Satria-1 sudah mencapai slot orbit 146 derajat Bujur Timur, yakni 36 ribu kilometer di atas Papua. Sebelumnya, satelit tersebut diluncurkan menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat, pada 18 Juni 2023.
Serangkaian uji coba dilakukan agar layanan internet berbasis Satria-1 itu dapat dilakukan secara optimal. Ditargetkan, satelit tersebut beroperasi pada Desember 2023.
Satelit Satria-1 merupakan satelit pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi Very High Throughput Satellite (VHTS), frekuensi Ka-band, dan diperkuat dengan 116 Spot Beam. Satelit berbobot 4,6 ton ini diharapkan mampu memberikan layanan sambungan internet lebih cepat dan jangkauan lebih luas selama 15 tahun.
Dengan kehadiran satelit Satria-1 dapat menyediakan akses internet di 37 ribu titik untuk sekolah, puskesmas, kantor pemerintah daerah, TNI dan Polri di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).
Satelit Satria-1 merupakan proyek strategis nasional seperti tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Dalam pengadaan proyek ini menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Bakti Kominfo selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) telah melaksanakan proses pelelangan pengadaan dengan menetapkan Konsorsium PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) sebagai pemenang lelang pada 26 April 2019.(red.al)
Adapun, Satria-1 ini akan menghadirkan layanan internet di sekitar 37 ribu sampai 50 ribu titik di pelosok tanah air. Setelahnya, Kominfo akan makin mengoptimalkannya dengan adanya Satria-2 di masa mendatang.
"Karena jumlah 150 Gbps ini kalau dibagi 50 ribu kan cuma dapat 3 Mbps per satu titiknya, itu 3 Mbps itu agak belum mencukupi di daerah komersial, tapi di daerah 3T, dengan 3 Mbps itu di daerah cukup untuk berkomunikasi dan hal-hal penting daerah ya itu," jelasnya.
Kini Satria-1 sudah mencapai slot orbit 146 derajat Bujur Timur, yakni 36 ribu kilometer di atas Papua. Sebelumnya, satelit tersebut diluncurkan menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat, pada 18 Juni 2023.
Serangkaian uji coba dilakukan agar layanan internet berbasis Satria-1 itu dapat dilakukan secara optimal. Ditargetkan, satelit tersebut beroperasi pada Desember 2023.
Satelit Satria-1 merupakan satelit pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi Very High Throughput Satellite (VHTS), frekuensi Ka-band, dan diperkuat dengan 116 Spot Beam. Satelit berbobot 4,6 ton ini diharapkan mampu memberikan layanan sambungan internet lebih cepat dan jangkauan lebih luas selama 15 tahun.
Dengan kehadiran satelit Satria-1 dapat menyediakan akses internet di 37 ribu titik untuk sekolah, puskesmas, kantor pemerintah daerah, TNI dan Polri di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).
Satelit Satria-1 merupakan proyek strategis nasional seperti tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Dalam pengadaan proyek ini menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Bakti Kominfo selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) telah melaksanakan proses pelelangan pengadaan dengan menetapkan Konsorsium PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) sebagai pemenang lelang pada 26 April 2019.(red.al)
Social Header