delapan orang telah ditangkap menyusul bentrokan antara aparat dan warga di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, menurut kepolisian.
reporter.web.id - Dalamperkembangan terbaru, kepolisian juga mengatakan sebanyak 11 orang yang terdampak gas air mata sudah kembali ke rumah masing-masing setelah mendapat perawatan medis.
Sebanyak 16 kampung adat di Pulau Rempang dan Pulau Galang, Kepulauan Riau terancam tergusur oleh pembangunan proyek strategis nasional bernama Rempang Eco City.
Sebagian masyarakat adat menolak direlokasi imbas proyek ini karena khawatir akan kehilangan ruang hidup mereka. Sementara BP Batam beralasan proyek ini demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Berikut ini hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang insiden tersebut.
Apa perkembangan terbaru menurut kepolisian?
Kepolisian Polda Kepri meminta masyarakat tidak terprovokasi atas “isu miring dan berita bohong (Hoax)” dalam pelaksanaan pengamanan pengukuran dan pemasangan patok tata batas di kawasan Rempang Eco-City.
Hal ini seiring beredarnya informasi terkait tindakan represif tim gabungan yang terdiri dari TNI-Polri, Ditpam BP Batam, dan Satpol PP terhadap masyarakat serta beredarnya informasi dan pemberitaan perihal bayi yang dikabarkan meninggal dunia saat bentrok di Rempang-Galang.
“Peristiwa yang sebenarnya terjadi tidak demikian,” kata Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad dalam keterangan tertulis yang diterima BBC News Indonesia, Jumat (08/09).
Kabidhumas Polda Kepri menjelaskan masyarakat yang mengatasnamakan warga Rempang terlebih dulu melemparkan batu dan botol kaca ke arah personel keamanan dan memblokade jalan yang akan memasuki wilayah Jembatan 4 Barelang.
“Sat Reskrim Polresta Barelang saat ini telah mengamankan 8 (delapan) orang laki-laki yang diduga melakukan perlawanan terhadap petugas,” kata Arsyad. Mereka disangkakan melawan petugas yang sedang bertugas, dan membawa senjata tajam.
Zahwani Pandra Arsyad juga memberikan klarifikasi terkait informasi yang beredar tentang seorang bayi yang dikabarkan meninggal dunia selama bentrokan antara warga Rempang dan aparat keamanan.
“Informasi tersebut adalah palsu (hoax),” katanya sambil berharap klarifikasi ini akan membantu menghentikan penyebaran informasi palsu yang dapat memicu ketegangan di masyarakat.
Selain itu, Pandra Arsyad juga mengklaim peristiwa saat gas air mata masuk ke dalam sekolah selama terjadinya kericuhan di kawasan Rempang Eco-City, Kecamatan Galang, Kota Batam.
“Gas air mata yang digunakan untuk mengendalikan situasi selama kericuhan terbawa angin dan masuk ke area sekolah. Pada saat kejadian tersebut, beberapa kelas di sekolah tersebut masih terdapat murid dan guru,” katanya.
Seluruh pasien yang terpengaruh gas air mata sebanyak 11 orang, terdiri dari 1 orang guru SMP dan 10 murid SMP. “Yang mana saat ini semua korban sudah kembali ke rumah masing-masing,” kata Pandra Arsyad.
Bagaimana kronologi bentrokan?
Kejadian bermula ketika beredar kabar di antara warga Rempang pada Rabu (06/09) bahwa Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) beserta pihak berwenang akan memaksa masuk ke Rempang untuk melakukan pengukuran.
Berdasarkan kabar tersebut, pada Kamis (07/09) pagi warga berkumpul di Jembatan 4 Barelang.
Sekitar pukul 09:51 WIB, warga melihat ratusan aparat gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Polisi, TNI, dan Ditpam Batam membentuk barisan di depan jembatan.
Aparat gabungan kemudian bergerak ke arah warga yang berdiri di ujung jembatan. Kapolresta Balerang Kombes Pol Nugroho dengan pengeras suara meminta warga untuk mundur.
“Kami imbau kepada warga jangan melawan petugas, karena itu melanggar hukum, sekarang dorong maju jalan," kata Nugroho, seperti dilaporkan wartawan di Batam Yogi Eka Sahputra untuk BBC News Indonesia.
Siapa saja korban bentrokan?
Ketika aparat mulai merangsek masuk ke kampung, terjadi lemparan batu dari arah warga. Aparat membalasnya dengan menyiramkan air dan menembakkan gas air mata.
Gas air mata dilaporkan masuk ke kawasan sekolah, yaitu SMP 33 Galang dan SD 24 Galang.
"Ketika di sekolah, warga dan guru meminta tidak ada penembakan gas air mata karena ada anak SD. Tiba-tiba [asap gas air mata] sudah sampai di atap sekolah," kata Bobi, salah seorang warga yang menyaksikan kejadian itu, kepada Yogi Eka Sahputra yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.
Para guru dan murid di sekolah lari terbirit-birit ke luar sekolah, beberapa dari mereka lari ke atas bukit.
Warga lainnya, Rohimah, mengatakan ada 11 siswa yang dilarikan ke rumah sakit.
Dalam keterangan terbaru kepolisian, seluruh civitas sekolah yang terdampak gas air mata sudah kembali ke rumah masing-masing.
Apa kata BP Batam?
Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Walhi Parid Ridwanuddin mengatakan setidaknya enam warga telah ditangkap dan ditahan oleh polisi.
BP Batam, dalam siaran pers pada hari Kamis, meminta agar warga tidak terprovokasi.
Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, menyebut beberapa warga yang ditangkap pihak kepolisian sebagai “oknum provokator”.
“Beberapa di antaranya bahkan didapati membawa parang dan sudah berhasil diamankan," ujarnya.
Dia mengatakan BP Batam sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pengukuran lahan tersebut.
Apa kata kepolisian?
Kabid Humas Polda Kepri Kombes Zahwani Pandra Arsyad mengatakan dalam wawancara dengan Kompas TV bahwa tindakan aparat gabungan di Rempang adalah upaya “penertiban” terhadap sebagian masyarakat yang menduduki di jembatan yang seharusnya menjadi tempat umum serta “membahayakan situasi Kamtibnas”.
“Apa yang kami lakukan ini supaya aktivitas bisa [kembali] seperti sedia kala,” kata Arsyad.
Arsyad mengatakan sudah dilakukan sosialisasi mengenai proyek strategis nasional ini kepada warga di Pulau Rempang sejak bulan Juli.
Terakhir, katanya, otorita Batam mengadakan “musyawarah mufakat” dengan masyarakat.
Kapolri Listyo Sigit dalam jumpa pers di Jakarta membela tindakan polisi di Rempang, juga menyebutnya sebagai upaya penertiban.
Namun, ujarnya, upaya penyelesaian dengan musyawarah mufakat “tentunya menjadi prioritas”.
Apa tanggapan koalisi masyarakat sipil?
Sejumlah organisasi masyarakat sipil menyebut bentrokan ini sebagai insiden terbaru di mana negara menggunakan aparat untuk mengintimidasi masyarakat demi menggolkan proyek strategis nasional.
Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Zenzi Suhadi mengatakan perencanaan Rempang Eco-City sejak awal tidak partisipatif sekaligus abai pada suara masyarakat adat di 16 Kampung Melayu Tua di Pulau Rempang yang sudah tinggal di wilayah tersebut sejak tahun 1834.
“Jadi wajar masyarakat di lokasi tersebut menolak rencana pembangunan ini. BP Batam, Menko Ekuin, Kepala BKPM, dan Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam proses ini merumuskan program tanpa persetujuan masyarakat,” kata Zenzi dalam keterangan tertulis.
Lebih jauh, Zenzi mengatakan tindakan BP Batam, polisi, dan TNI di Pulau Rempang telah melanggar konstitusi Republik Indonesia yang mengamanatkan negara untuk melindungi segenap warga negara Indonesia.
“Apa yang yang dilakukan tim gabungan keamanan ini bukan untuk Indonesia, bukan untuk melindungi, dan mengayomi masyarakat adat."
"Tindakan tersebut hanya sekedar membela investasi yang akan menggusur masyarakat adat,” ujarnya.
Imbas proyek strategis nasional, warga di Pulau Rempang rencananya akan direlokasi ke Dapur Tiga, Sijantung, Pulau Galang. Warga dijanjikan hunian baru serta biaya hidup selama relokasi.
Perwakilan warga mengatakan mereka tidak menolak pembangunan, namun menolak relokasi.
Komunitas adat di Rempang mengklaim telah berada di sana sejak tahun 1834. Mereka juga mengatakan telah mengajukan legalitas tanah kepada pemerintah namun tidak kunjung diberikan.(read.al)
Social Header