SURABAYA, Reporter.com (12/12/2022) – Rekam medis yang masih manual menjadi penyebab pelayanan kepada pasien berjalan lambat. Sebab, tenaga kesehatan (nakes) di poli harus menunggu dokumen tersebut agar bisa melanjutkan pelayanan. RSUD dr Soewandhie memastikan layanan itu bakal diubah secara digital pada awal tahun depan.
Prosedur manual yang dijalankan RSUD dr Soewandhie mengakibatkan pelayanan di fasilitas kesehatan daerah itu berjalan lambat. Pasien harus antre berjam-jam. Bahkan, lebih lama lagi bila dokumen yang dimaksud ketlisut.
Sistem arsip yang diterapkan RSUD tersebut memang sudah semidigital. Meski demikian, semua masalah tidak lantas tuntas. Nyatanya, pasien yang dokumennya lebih cepat ketemu bakal dilayani lebih dulu.
Hal itu sempat menjadi catatan merah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat sidak. Menanggapi hal tersebut, Dirut RSUD dr Soewandhie Billy Daniel Messakh mengatakan, sebelumnya ada aplikasi e-Health yang digunakan. Namun, ternyata masih kurang sempurna. Kini pihaknya sedang mengebut agar semua rekam medis bisa berjalan.
”Targetnya, 1 Januari 2023 sudah harus jalan. Tiga programmer kami sedang jalan untuk membenahi sistem itu,’’ katanya.
Soal tenaga medis, Billy menyebut jumlahnya masih berimbang. Meskipun, ada beberapa poli yang dinilai sangat padat. Walaupun tidak setiap hari. Misalnya, poli jantung dan ortopedi.
"Masih stabil untuk jumlah nakesnya. Saat ini kami majukan sedikit soal jam pelayanan. Sebelumnya, poli dibuka pukul 07.30, tapi sekarang 07.20 sudah siap,’’ ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, agar pelayanan di RSUD bisa maksimal, pasien juga harus tertib. Sebab, dia masih menemukan banyak pasien yang datang kepagian. Bahkan 2–3 jam sebelum jadwal sudah datang.
’’Makanya saya mengimbau agar pasien datang sesuai jadwalnya. Kalau tidak, pasti kelihatan menumpuk. Saya sudah minta agar ruang tunggu juga dibikin lebih adem biar pasien juga nyaman,’’ ungkapnya.
Dia mengatakan, tahun depan rumah sakit baru bakal direalisasikan. Tujuannya, bisa memecah kepadatan di RSUD dr Soewandhie. Warga yang jauh dari rumah sakit tersebut bisa berobat lebih dekat.
Sebetulnya pemkot sudah memiliki aplikasi untuk mengatur alur antrean pasien di rumah sakit dan puskesmas. Namanya e-health. Pasien bisa mendaftar di aplikasi itu dengan mencantumkan jam kedatangan. Dengan demikian, petugas rumah sakit bisa mengetahui jam kedatangan pasien.
Ketua Komisi DPRD Kota Surabaya Khusnul Khotimah mengatakan, e-health mestinya bisa menjadi solusi untuk antrean pasien di RSUD dr Soewandhie yang pernah membuat marah Wali Kota Eri Cahyadi. ”Kalau e-health ini dimanfaatkan, saya kira akan positif. Karena petugas bisa memonitor jumlah pasien harian yang datang,’’ kata Khusnul.
Dengan mengisi data kunjungan di e-health, petugas medis bisa memperkirakan jumlah pasien harian. Hanya, aplikasi itu memang perlu dibenahi sehingga bisa terkoneksi ke semua fasyankes milik pemkot. Khususnya, di RSUD Dr Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH).
Sosialisasi kepada masyarakat juga sangat penting. Tujuannya, meminimalkan jumlah pasien yang datang secara langsung tanpa lebih dulu mendaftar secara online. Banyaknya pasien yang datang tiba-tiba bisa memicu antrean panjang di ruang tunggu pelayanan. Termasuk di poliklinik rawat jalan, bagian obat, hingga laboratorium.
Namun, masyarakat juga tidak bisa disalahkan begitu saja. Sebab, kedatangan mereka dalam situasi darurat membutuhkan pertolongan segera. ”Tapi, yang pengobatan reguler sebaiknya daftar dulu di e-health untuk memudahkan antrean,’’ paparnya.
Persoalan lain muncul terkait sumber daya manusia (SDM). Menurut Khusnul, jumlah tenaga medis di fasyankes milik pemkot memang belum ideal. Perlu ada tambahan tenaga. Khususnya, perawat dan dokter. Opsinya bisa melalui pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). ”Ini bisa dimanfaatkan,’’ jelas politikus PDIP itu.
DPRD juga menyoroti tingginya antrean di rumah sakit pemerintah. Anggota Komisi D Herlina Harsono Njoto meminta ada penguatan kualitas pelayanan di fasyankes tingkat pertama. Khususnya di 63 puskemas. Dengan demikian, warga tidak berbondong-bondong berobat ke rumah sakit. Pemanfaatan fasilitas kesehatan secara berjenjang itu penting untuk mencegah penumpukan pasien di rumah sakit.
Sering kali kunjungan pasien ke RSUD tinggi. Khususnya di RSUD dr Soewandhie yang melayani banyak warga Surabaya Utara dan Surabaya Timur. Sementara itu, pelayanan di puskesmas cenderung sepi. Padahal, pemegang BPJS Kesehatan, termasuk peserta universal health coverage (UHC), yang dilayani pemkot wajib memanfaatkan perawatan berjenjang.
MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN FASILITAS KESEHATAN MILIK DAERAH
– Pemkot menerapkan sistem kompensasi. Bila pelayanan lebih dari satu jam, pasien akan mendapat uang tunai Rp 50.000.
– Publikasi informasi ketersediaan ruang rawat inap agar transparan.
– Rujukan dari puskesmas ke RSUD dilakukan secara online. Pasien tidak perlu membawa banyak berkas.
– Pasien akan mendapat kepastian pelayanan dengan detail waktu layanan yang tercantum pada karcis masuk.
– Rekrutmen nakes bakal dilakukan untuk menambal kekosongan kuota di puskesmas dan RSUD. (hum.ry)
Social Header