Bojonegoro, reporter.com – Sedikitnya sudah ada 11 orang yang mengadu ke layanan pengaduan masyarakat yakni help desk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro hingga Kamis (15/9/2022). Mereka mengadukan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) nya dicatut dalam keanggotaan partai politik (parpol), Sabtu (17/9/2022).
Menurut Divisi Teknis KPU Bojonegoro Fatma Lestari, memang KPU RI membuka pengaduan melalui help desk kpu jika ada masyarakat yang merasa keberatan namanya dicatut dalam keanggotaan parpol untuk peserta pemilu. Hal itu telah diatur dalam pasal 140 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022.
“Setelah adanya aduan masyarakat yang merasa keberatan, KPU akan melakukan klarifikasi dengan mengundang pengadu dan partai politik yang bersangkutan untuk membuat surat pernyataan bersama,” ujarnya.
Selanjutnya, tergantung kebijakan masing-masing parpol untuk menghapus NIK warga yang keberatan dalam keanggotaan parpol di dalam sistem informasi partai politik atau sipol. KPU daerah sifatnya melakukan pemberitahuan kepada parpol dan menyetorkan data warga yang keberatan ke KPU RI.
“Mekanisme sanksi bagi parpol tidak ada, laporan keberatan ini akan dilaporkan ke KPU RI dan Partai yang bisa menghapus dari keanggotaan parpol,” terangnya.
Jika memang terbukti melakukan pencatutan, konsekuensi yang bisa didapatkan oleh partai politik adalah dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Disinggung soal partai yang dilaporkan mencatut nama warga dalam pendaftaran peserta pemilu itu, pihak KPU Bojonegoro mengaku tidak berani membuka ke publik.
Dikonfirmasi terpisah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro sendiri juga tidak berani membuka data. Pengaduan keberatan adanya pencatutan NIK dalam keanggotaan parpol di Bawaslu Bojonegoro sendiri ada 22 orang. (red.hr)
Social Header