Surabaya, reporter.com - Komisi A DPRD Kota Surabaya sudah mencoret anggaran honor Satgas Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo senilai Rp 3,8 miliar. Tapi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Surabaya tetap memasukkan anggaran itu dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2022.
Kontan saja hal itu memantik sorotan anggota dewan. Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Khrisna heran akan kondisi itu. Padahal, dalam rapat pembahasan di komisi, pos anggaran honor satgas Covid-19 sudah dicoret. ”Kami sudah lakukan pengawasan, tapi tetap dianggarkan. Ini risikonya di eksekutif,” kata Ayu kemarin (19/9).
Ayu menegaskan, komisi A tidak serta-merta menghapus anggaran tersebut. Semua memiliki dasar dan pertimbangan yang matang. Fakta di lapangan, misalnya, tidak ada lagi kegiatan Satgas Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo. Tidak ada aktivitas anggota satgas di posko maupun kegiatan di masyarakat dalam penanganan Covid-19. ”Jadi, buat apa anggaran itu dimunculkan lagi,” papar Ayu.
Jika kasus korona kembali merebak, lanjut Ayu, masih ada pos anggaran lain yang bisa dipakai untuk menangani persoalan itu. Termasuk menggunakan pos belanja tidak terduga (BTT).
Tapi, kata dia, saat ini kasus Covid-19 sudah melandai. Tidak ada lagi kegiatan terkait dengan penanganan virus korona. DPRD pun meminta BPBD untuk memahami kondisi itu. ”Analoginya begini, sekarang sudah bukan musim hujan, masak harus ramai-ramai membeli payung,” tegas Ayu.
Lebih jauh, dia mengingatkan, seluruh anggaran yang diusulkan bakal ditelaah aparat penegak hukum (APH). Jika nanti APH menanyakan anggaran tersebut, pihaknya tidak bisa banyak membantu. Sebab, dewan sudah mengingatkan eksekutif melalui fungsi pengawasan. ”Kami angkat tangan karena itu bukan wilayah kami. Dan bukan pengguna anggaran,” paparnya.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Imam Syafi’i membenarkan bahwa anggaran satgas Covid-19 muncul lagi di belanja BPBD. Nilainya Rp 3,8 miliar. Anggaran itu akan dipakai membayar honor satgas periode November-Desember. Jumlah penerimanya 9.742 orang. Tersebar di 1.361 RW. ”Saya kaget karena anggaran ini tetap dialokasikan,” kata Imam.
Dia menuding dana Rp 3,8 miliar di BPBD tersebut sebagai anggaran selundupan. Sebab, dalam pembahasan bersama komisi A, dana tersebut sudah dihapus. ”Mengapa anggaran sudah jelas-jelas dicoret, tapi tetap dianggarkan,” ucap Imam.
Bagaimana kondisi Satgas Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo? Jawa Pos mewawancarai salah seorang anggota satgas. Yaitu, Ketua Kampung Tangguh RW 04, Kelurahan Wonorejo, Eko Sulistiyo.
Eko menyampaikan, kegiatan satgas di wilayahnya sudah bertransformasi. Dari awalnya menangani pandemi Covid-19 menjadi pemberdayaan ekonomi masyarakat. ”Ini yang kami lakukan. Saya tidak tahu kalau Satgas Kampung Tangguh di tempat lain,” kata Eko.
Hal itu dilakukan seiring dengan sudah melandainya pandemi Covid-19. Saat ini pihaknya aktif melakukan pemberdayaan perekonomian warga sekitar. Termasuk mendirikan UMKM. a
Polemik Anggaran Satgas Kampung Tangguh:
1. Komisi A mempersoalkan dana Rp 3,8 miliar di BPBD Surabaya.
2. Dicoret dalam rapat komisi A, tapi muncul lagi di rapat banggar.
3. Anggaran Rp 3,8 miliar dipakai untuk membayar honor anggota satgas selama November–Desember.
4. Jumlah anggota satgas 9.742 orang tersebar di 1.361 RW.
5. Komisi A menolak karena satgas Covid-19 tidak aktif lagi seiring melandainya Covid-19.
6. Minta anggaran dialihkan untuk pemulihan ekonomi masyarakat. (red.hr)
Social Header