Jember, reporter.com – Komisi B DPRD Jember, Jawa Timur, meminta agar usulan pokok-pokok pikiran (pokir) legislator dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023. Pokir disebut sebagai bagian dari pengejawantahan tugas DPRD Jember karena berasal dari aspirasi konstituen.
“Pokir adalah kewajiban. Kalau di pusat (DPR RI) adalah dana aspirasi. Bukan berupa uang, tapi berupa program-program yang disalurkan melalui kementerian terkait. Namun Jember belum serius menjalankan,” kata Nyoman Aribowo, anggota Komisi B dari Partai Amanat Nasional (PAN), dalam rapat kerja dengan Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan, di gedung DPRD Jember, Senin (22/8/2022).
“Tahun 2021 ada sosialisasi tentang Peraturan Mendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang bagaimana eksekutif harus menampung pokir dalam APBD dan di-entry lewat SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Itu (pokir) clear diatur mulai undang-undang, peraturan pemerintah, sampai permendagri,” kata Nyoman.
Nyoman bertanya-tanya soal pemahaman birokrasi terhadap pokir ini. Pasalnya, masih ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak mengalokasikan dana Pokir ini dalam APBD 2023. “Kewajiban utama kami sebagai anggota Dewan dan dalam sumpah jabatan detail. Bahwa kami wajib memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. (Pokir) ini bukan menyalahi undang-undang, tapi malah kewajiban,” katanya.
Nyoman mengingatkan, anggota Dewan dinilai berhasil ketika berhasil memperjuangkan pokir yang merupakan usulan dari masyarakat. “Tapi memang pada 2022, tidak ada OPD yang serius. Sekarang ini kayaknya lebih serius, tapi belum terbukti action-nya,” katanya.
Jika pokir tidak tertampung dalam APBD 2023, Nyoman bisa memastikan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD Jember menyalahi undang-undang. “Saya akan protes keras kalau ada pokir yang tidak dijalankan,” katanya.
Nyoman berharap OPD yang menjadi mitra Komisi B bisa melakukan evaluasi kegiatan bersama setiap tiga bulan. “Biar kami tidak lost control. Banyak kegiatan OPD yang kami tidak tahu. Kami tidak tahu, tiba-tiba ada masalah. Kalau tidak ada masalah, masih mending. Kalau ada masalah, ini yang bahaya. Lebih baik kita beriringan, bahu-membahu saling bersinergi. Apalagi yang berbau kegiatan masyarakat, libatkan Dewan,” katanya. (red.hr)
Social Header