Pelaksanaan Pembangunan Pelayanan Desa Cimangkok Di Duga Tidak Menggunakan Papan Informasi

Header Menu

Pelaksanaan Pembangunan Pelayanan Desa Cimangkok Di Duga Tidak Menggunakan Papan Informasi

Jumat, 04 September 2020
Loading...


Reporterweb | Sukabumi,-Pembangunan ruang pelayanan desa cimangkok Kecamatan sukalarang kabupaten sukabumi yang menggunakan Dana Provinsi sebesar kurang lebih Rp. 89 juta  di duga tidak menggunakan papan nama kegiatan( informasi Publik).

Diduga kondisi ini terjadi akibat kurangnya pengawasan, baik dari pendamping desa kecamatan maupun Desa cimangkok sendiri.

Ketika awak Media dari reporterweb mau komfirmasi sama kades cimangkok, Asep Padilah  sebagai kepala desa tidak ada di tempat, akhirnya akhirnya menemui yang bernama Erik, salah seorang sekdes Cimangkok

Menurut pengakuan Sekdes,Pihaknya sudah memasang mungkin waktu pekerjaan mengecat papan kegiatan tersebut di copot sama  kades.(03/09/2020).

"Sebab, setiap kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik yang menggunakan dana apapun baik dari anggaran pemda atau provinsi maupun pusat telah diatur dalam undang undang untuk pemasangan papan nama kegiatan atau Papan Informasi,"ungkapnya.

Terkait penggunaan papan nama kegiatan. Sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 (Permen PU 29/2006), tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, serta Permen PU 12/2014 atau Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/20014.
Disebutkan, salah satu persyaratan penampilan bangunan gedung, memperhatikan aspek tapak bangunan, termasuk pemasangan papan nama proyek untuk memperhatikan keamanan, keselamatan keindahan dan keserasian lingkungan. Selain itu, agar masyarakat mengetahui sumber anggaran, besaran anggaran maupun volume kegiatan.

Peraturan Presiden (Perpres) No 54 tahun 2010 dan Perpres No 70 tahu 2012, juga tertuang kewajiban memasang papan nama proyek di setiap kegiatan pembangunan yang menggunakan keuangan negara.

Mendapat Informasi terkait Ketua IWO PD Sukabumi Heriyadi sangat menyesalkan adanya dugaan tersebut.

"Itukan Anggaran dari Negara baik itu pusat, propinsi ,atau Pemerintah Daerah , bahwa keterbukaan Informasi Publik itu wajib di lakukan , dengan alasan agar di ketahui oleh publik, dan pihak terkait harus segera menindaklanjuti permasalahan ini, " paparnya.

( edis wijaya/ rudi2 )