Diduga Kurangnya Pengawasan DLH Kab.Sukabumi ,Komonitas Peduli Lingkungan Cikadu Adakan Aksi dan Audensi

Header Menu

Diduga Kurangnya Pengawasan DLH Kab.Sukabumi ,Komonitas Peduli Lingkungan Cikadu Adakan Aksi dan Audensi

Selasa, 11 Agustus 2020
Loading...

Reporterweb | Sukabumi,-Komunitas Peduli lingkungan Cikadu datangi dinas lingkungan hidup untuk menggelar Audensi terkait izin rekomendasi pertambangan dan dampak pencemaran lingkungan kepada masyarakat cikadu.

Beberapa Aktivis meminta dinas lingkungan hidup dan dinas terkait lainnya menunjukan kelengkapan rekomendasi perizinan, sehubungan dengan telah beroperasi nya kegiatan industri pengolahan batu(stone crusher) di kampung gunung goong,Desa Cikadu,kecamatan palabuhanratu. Senin(10/8/2020)

Ujang Sunandi Aktivis Cikadu mengatakan bahwa hari ini kami perwakilan dari masyarakat cikadu sudah melayangkan surat pemberitahuan untuk diadakan Audensi,tetapi tidak lengkap dan tidak sesuai dengan yang disurat yang telah kita kirimkan ke DLH.

Mengenai surat rekomendasi perizinan di beberapa pertambangan industri yang berada di wilayah cikadu dinas DLH tidak bisa menunjukan surat rekomendasi secara akurat dan dinas DLH beralasan bahwa kewenangan ada di pihak provinsi bukan dikabupaten.

Hasan,masih aktivis peduli lingkungan Cikadu menjelaskan "bahwa tujuan kami datang ke DLH menanyakan perihal izin rekomendasi pertambangan industri dari beberapa CV yang ada di cikadu yang sekarang,karena sebelum nya pada tahun 2013 ada bencana penambangan batu golder ketika ada dampak saluran irigasi tertutup oleh penambangan itu,sampai hari ini pun masih kering dan belum dibenerin,"jelasnya.

"Yang sudah-sudah pun harus tau kepada siapa minta tanggung jawab nya,apalagi ditambah lagi yang sekarang dampak pencemaran lingkungan nya "pungkas nya.

Kadis DLH,Ir.hj.Dedeh herlina,M.si mengatakan bahwa kewenangan kabupaten sangat terbatas dan izin sudah ada di provinsi

"Tapi disisi lain Dinas lingkungan hidup mengakui Perda kabupaten bahwa dinas lingkungan hidup bertugas mengawasi dan mengendalikan lingkungan masih berlaku" terang nya

Ketika para aktivis menanyakan, karena Perda itu masih berlaku,apa yang dinas lingkungan hidup lakukan untuk mengawasi dan mengendalikan lingkungan serta dampak dari pencemaran industri pertambangan itu siapa yang bertanggung jawab?
Dan dari dinas lingkungan hidup belum bisa menjawab.

Karena tidak ada jawaban dan tidak puas dengan dinas lingkungan hidup,Komunitas peduli lingkungan cikadu akan kembali lagi untuk mengadakan audensi dan memberikan waktu 1 Minggu untuk dinas lingkungan hidup

"Apabila dalam 1 Minggu tidak ada jawaban atau pun tidak ada tanggapan serta tidak ada penyurveian langsung ke tempat industri pertambangan oleh dinas lingkungan hidup kabupaten Sukabumi,maka komunitas peduli lingkungan hidup akan menyegel dan menggembok kantor tersebut,"Tegas nya.


( Jamaludin )