PT.Adei Disebut Biang Kebakaran Hutan, Riau Forest Watch : Gubernur Jangan Diam Ditempat

Advertisement


PT.Adei Disebut Biang Kebakaran Hutan, Riau Forest Watch : Gubernur Jangan Diam Ditempat

REPORTER
Minggu, 15 September 2019

 PT.Adei Disebut Biang Kebakaran Hutan, Riau Forest Watch : Gubernur Jangan Diam Ditempat

REPORTER ■ Direktur  Riau Forest Watch yang merupakan Lembaga Pengawas dan Pemantau Hutan Riau Zuenfri Sabara, S.IP menyebutkan  bahwa ada 4.25 Ha lahan PT. Adei Plantation and Industry yang masuk area isolasi dan telah ditutup untuk dilakukan investigasi oleh pihak berwenang dan menjadi biang kebakaran hutan di Riau.

Menurutnya, ada area hotspot yang mempengaruhi 2,8 hektare dari 14.400 hektare perkebunan yang dikelola oleh anak perusahaan PT Adei Plantation and Industry yang lahannya terbakar.

"Ada 2,8 hektare dari 14.400 hektare perkebunan yang dikelola PT. Adei Plantation and Industry  terbakar dan masuk dalam tingkat  penanganan serius oleh pihak berwajib," katanya, dalam rilis yang diterima redaksi, sesaat yang lalu, Minggu (15/9/2019).

Zuenfri Sabara mengatakan, bukan pertama kali ini saja (PT Adei,red) mengalami masalah dengan pihak berwenang atas kebakaran hutan.

Sebelumnya, pada 2014 (PT Adei,red) didenda Rp 1,5 miliar, sedangkan manajer umum perusahaan yang merupakan warga Malaysia dijatuhi hukuman penjara satu tahun karena menyebabkan kebakaran hutan di Indonesia yang memicu kabut besar di Malaysia dan Singapura, dia juga didenda Rp2 miliar.

"(PT. Adei,red) inilah biang dari kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, seharusnya mereka itu jera membakar lahan, saya berharap kepada pemerintah Provinsi Riau dan Kapolda Riau secepatnya betindak tegas dan memberi hukuman yang setimpal kepada perusahaan tersebut serta membatasi izin HGU milik PT. Adei Plantation and Industry kalau perlu dicabut izinnya supaya tidak beroperasi di Riau," ungkap Zuenfri Sabara, S.IP yang merupakan Aktifis lingkungan  ini.

Dijelaskannya lagi, ia juga meminta Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Pemprov Riau, dan Kapolda Riau harus bisa memberikan langkah kongkrit persoalan kebakaran hutan dan lahan di Riau ini.

"KLHK dalam wewenangnya harus memberikan dan mencari solusi mengenai kabut asap di Riau, jangan beri ruang kepada korporasi yang terlibat pembakaran lahan, harus ada langkah kongkrit dong, Menteri Siti jangan tutup mata, serta Gubernur Riau "Syamsuar" jangan diam ditempat, mana janji-janjinya dulu, Syamsuar pernah berjanji akan bertindak tegas terhadap korporasi yang terlibat membakar lahan, dan Kapolda Riau pun harus bisa menyelidiki permasalahan ini semua," tegasnya.(**)

Loading...