JAKARTA, reporter.web.id – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) semakin menunjukkan komitmennya sebagai mitra utama pemerintah dalam mendukung kepemilikan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Melalui kolaborasi strategis dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), BRI resmi memperoleh penambahan kuota penyaluran Kredit Pemilikan Rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) untuk tahun 2025.
Jumlah kuota yang diberikan mencapai 25.000 unit, meningkat signifikan dari kuota sebelumnya sebesar 17.700 unit. Tambahan ini menjadi bagian dari kontribusi nyata BRI terhadap Program Nasional 3 Juta Rumah, yang ditujukan untuk menciptakan hunian yang layak, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
Penegasan komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan akad massal untuk 1.000 nasabah KPR subsidi yang digelar di Menara BRILiaN, Jakarta, Selasa (5/8/2025). Acara ini turut dihadiri oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Direktur Utama BRI Hery Gunardi, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
Pelaksanaan akad dilakukan secara serentak di 75 kantor cabang BRI di seluruh Indonesia, melibatkan ribuan nasabah MBR, notaris, serta pengembang perumahan mitra BRI.
Dalam sambutannya, Hery Gunardi menekankan bahwa perluasan program KPR subsidi ini akan membantu mengurangi backlog kepemilikan rumah yang masih cukup tinggi. “Kami ingin semakin banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah sendiri. Namun, dalam prosesnya, kami tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar kualitas kredit tetap terjaga dan bisnis terus bertumbuh secara sehat,” jelasnya.
Per Juni 2025, BRI telah menyalurkan KPR Subsidi (KPRS) kepada lebih dari 101 ribu penerima manfaat, dengan total pembiayaan mencapai Rp13,79 triliun. Dari angka tersebut, sekitar 97% merupakan penyaluran melalui skema FLPP. Rasio kredit bermasalah pun sangat rendah, yakni hanya 1,1%, menunjukkan tata kelola risiko yang baik.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pentingnya sektor perumahan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. “Perumahan adalah sektor strategis yang memiliki efek berganda ke berbagai industri, seperti kontraktor, pengembang, bahkan hingga furnitur dan bahan bangunan. Kami harap BRI terus all out mendukung percepatan program ini agar menjadi tonggak sejarah menuju Indonesia yang lebih berkeadilan,” tegasnya.
Sebagai informasi tambahan, berdasarkan data Susenas 2023, backlog rumah secara nasional masih mencapai 9,9 juta unit, dan 83,4% di antaranya berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Untuk itu, program FLPP hadir sebagai solusi pembiayaan dengan bunga ringan—maksimal 5% fixed—dan tenor hingga 20 tahun, menjangkau segmen masyarakat yang selama ini sulit mengakses fasilitas KPR komersial.
Dengan langkah progresif ini, BRI diharapkan terus menjadi ujung tombak dalam mendukung pemerataan akses kepemilikan rumah, sekaligus mempercepat pencapaian target nasional pembangunan perumahan.(RED.BRI)
Social Header